SALIRA TV | KOTA TASIKMALAYA – Kamis, 17 Juli 2025 – Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH BAPEKSI) mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam sebuah audiensi resmi. Kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan klarifikasi dan tanggung jawab dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Al Wadi’ah, yang diduga terlibat dalam praktik pinjaman fiktif yang merugikan konsumen.
Audiensi ini merupakan lanjutan dari kasus yang menimpa Alin Agustriani, seorang nasabah yang merasa dirugikan setelah mengetahui bahwa jaminan BPKB miliknya, yang telah lunas, kembali dicantumkan sebagai agunan atas nama pihak lain.
Ketua Umum LBH BAPEKSI, Mardiguntara, memimpin langsung pertemuan tersebut dan menyampaikan pernyataan tegas bahwa lembaga keuangan terkait harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami korban. Menurutnya, permasalahan ini menjadi bukti adanya kelalaian dalam sistem keamanan dan verifikasi data perbankan.
Ironisnya, pihak BPR Syariah Al Wadi’ah tidak hadir dalam forum mediasi yang sebelumnya telah dijadwalkan, sehingga LBH BAPEKSI merasa perlu membawa persoalan ini langsung ke pengawas sektor keuangan, yakni OJK.
Meski demikian, LBH BAPEKSI menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat dari OJK Tasikmalaya yang bersedia membuka ruang dialog dan menerima aduan tersebut. Mardiguntara menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi memastikan keadilan bagi klien mereka sekaligus mendorong perbaikan sistemik dalam sektor jasa keuangan.
LBH BAPEKSI berharap OJK dapat mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, serta mencegah insiden serupa terjadi kembali.
Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Reporter Heri Heryanto mengabarkan untuk Salira TV.
