SALIRA TV KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Polemik terkait pemutusan kontrak ratusan pegawai non-ASN di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya terus menjadi sorotan. Pada Jumat (3/1/2025), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kawah Galunggung menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, mendesak solusi atas permasalahan yang berdampak besar ini.
Ketua Umum LBH Kawah Galunggung, Hartoni, dalam audiensi tersebut menyampaikan harapannya agar DPRD dapat menjembatani komunikasi antara pihak pekerja, manajemen RSUD, dan pemerintah daerah. Pihaknya berharap tercipta solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, mengingat dampak pemutusan kontrak ini sangat signifikan bagi para pekerja dan keluarganya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah ini. DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan dan mencari jalan keluar terbaik.
Acep Mamat, Koordinator Lapangan Pengamanan RSUD, juga menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan pemutusan kontrak massal ini. Ia menyebutkan bahwa banyak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun di RSUD kini harus kehilangan pekerjaan. Dia berharap ada solusi yang memungkinkan mereka tetap bekerja demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, advokat LBH Kawah Galunggung, Usep Rinaldi, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan mediasi dengan manajemen RSUD. LBH Kawah Galunggung sedang berusaha mencari titik temu yang dapat menguntungkan semua pihak.
Dari Kota Tasikmalaya – Jawa Barat, Reporter Heri Heryanto mengabarkan untuk Salira TV.
